Pengaruh Media Informasi dalam Penetapan Agenda Kebijakan

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi menjadikan dunia terasa semakin sempit sekaligus semakin luas. Semakin sempit karena teknologi informasi melipat dunia menjadi semakin sempit sebagaimana melipat kertas. Ruang dan waktu dimampatkan oleh begitu cepatnya informasi tersebar (Piliang: 2011). Seseorang tidak perlu untuk pergi ke Palestina untuk mendapatkan informasi adanya serangan Israel yang menewaskan anak-anak di Gaza. Cukup dengan duduk di depan televisi untuk mengetahui keadaan di belahan dunia lainnya. Begitu pula seseorang tidak harus menghabiskan waktu untuk turun dari lantai sepuluh hanya untuk memanggil seseorang yang berada di lantai dasar. Cukup dengan menekan beberapa tombol di handphone untuk menghemat waktu perjalanan beberapa menit. Sebagai perbandingan, dimasa lalu, kabar bahwa Colombus menemukan benua Amerika sampai ke telinga Ratu Isabella setelah lima bulan peristiwa tersebut terjadi; begitu pula kabar tentang pembunuhan Abraham Lincoln sampai ke Eropa setelah dua minggu kerjadian. Sementara itu, dimasa berkembangnya teknologi Informasi, dunia mendengar bahwa Neil Amstrong berhasil mendarat di bulan hanya dalam waktu 1,3 detik (Winarno: 2009).

Disisi lain, perkembangan teknologi informasi juga dapat dikatakan memperluas dunia. Salah satu dampak dari perkembangan teknologi informasi adalah hilangnya batas-batas antar negara khususnya dalam hal persebaran informasi. Seorang anak di Desa Ranu Pane yang terletak kaki Gunung Semeru bisa saja ikut mengutuk kekejaman Israel yang menjajah Palestina setelah menonton berita di televisi. Dalam kasus ini, anak tersebut tidak lagi sekedar sebagai seorang warga desa melainkan sebagai sebuah bagian dari masyarakat global. Selain itu, teknologi informasi juga mengikis batas-batas budaya. Masyarakat yang dulunya terfragmentasi dalam budaya-budaya lokal yang sangat beragam kini diseragamkan dalam sebuah budaya besar yang dikenal sebagai budaya populer. Cara berpakaian pemuda-pemuda di Amerika yang disebarkan melaui televisi akhirnya menjadi budaya populer yang diikuti oleh sebagian besar pemuda dunia. Pemuda-pemuda yang tidak ikut mainstream budaya ini diberi label ketinggalan zaman. Demikianlah perkembangan informasi menjadikan dunia seseorang yang dulunya terbatas dalam sebuah teritori dan budaya kini semakin diperluas menjadi bagian dari sebuah komunitas global.

Kondisi dimana semakin cepat dan luasnya pertukaran informasi sebagai akibat berkembangnya teknologi informasi menjadikan masyarakat semakin terbuka dengan berbagai informasi. Masyarakat dapat mengakses berbagai perubahan yang terjadi dibelahan bumi yang lain dan membandingkan dengan apa yang terjadi dilingkungannya. Perbandingan tersebut melahirkan keinginan untuk menyerupai perubahan yang terjadi di tempat lain yang menurutnya lebih baik dan sebaliknya berkeinginan menghindari kondisi yang dinilai lebih buruk (Firmansyah: 2012). Gelombang revolusi dan demokratisasi yang terjadi secara beruntun di timur tengah tahun-tahun terakhir ini menunjukkan bagaimana perubahan di sebuah negara dapat menginsipirasi negara lain untuk melakukan hal yang serupa. Disinilah terlihat bahwa perkembangan teknologi informasi telah memiliki pengaruh yang sangat penting dalam dunia politik. Informasi yang beredar begitu cepat dan begitu luas dapat mempengaruhi cara masyarakat melihat dan bersikap terhadap sebuah fenomena politik.

Telah nampak jelas bagaimana pengaruh perkembangan teknologi informasi dalam tatanan makro politik khususnya dalam hal pembentukan cara pandang masyarakat terhadap sebuah fenomena politik. konteks serupa juga dapat dijumpai dalam tatanan mikro yaitu dalam tatanan proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki peran penting dalam semua tahapan pengambilan keputusan, mulai dari agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan hingga evaluasi kebijakan. Tulisan ini akan fokus membahas bagaimana pengaruh informasi dalam penetapan agenda pemerintah kebijakan (agenda setting).

Pengaruh Media Informasi dalam Agenda Setting

Kebijakan pemerintah dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah (Thomas R. Dye dalam Nugroho:2012). Ketika terjadi sebuah masalah dalam masyarakat, pemerintah dapat memutuskan melakukan sebuah tindakan untuk mengatasi masalah tersebut atau memutuskan tidak melakukan tindakan terhadap masalah tersebut. Dalam kasus kenaikan harga minyak dunia, pemerintah dapat memutuskan untuk menaikkan harga atau tidak merespon kenaikan harga minyak dunia tersebut. Kedua-duanya dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah karena baik menyesuaikan harga maupun mendiamkannya masing-masing memiliki dampak kebijakan. Namun demikian, konteks tidak melakukan tindakan tertentu untuk mengatasi masalah di masyarakat bukan hanya sekedar karena sengaja tidak melakukan apa-apa. Penyebab lain pemerintah tidak melakukan tindakan adalah karena ada masalah lain yang lebih penting untuk diselesaikan. Keterbatasan kemampuan pemerintah menyebabkannya harus memilih masalah mana yang harus diperhatikan dan mana yang harus diabaikan. Penentuan prioritas inilah yang disebut sebagai agenda setting (Kusumanegara:2010).

 Dari ulasan diatas terlihat bahwa sebuah pilihan tindakan (kebijakan) selalu dimulai dari masalah yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konsep pemerintahan terdapat dua kutub besar terkait pemilihan masalah untuk dijadikan kebijakan. Kedua kutub tersebut yaitu antara negara dan pasar. Dalam kutub negara, agenda setting ditentukan sendiri oleh pemerintah melalui aktivitas terencana yang sejak awal menjadi tujuan utama. Disini, pemerintah yang menentukan apa masalah dari masyarakat dan apa tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Di kutub pasar, agenda ditentukan oleh masalah-masalah yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah bersikap lebih reaktif ketika terjadi masalah yang menjadi perhatian masyarakat.

Pada kutub negara mengatur semua agenda setting, arus informasi semaksimal mungkin di kontrol oleh pemerintah. Informasi-informasi yang tidak merugikan jalannya pemerintahan dibatasi semaksimal mungkin begitu pula sebaliknya, informasi yang menguntungkan pemerintah dipublikasikan secara massif. Sebagai contoh, di Singapura informasi khususnya di televisi dan media cetak di kontrol untuk kepentingan pembagunan. Ketika terjadi demonstrasi anarkis di Indonesia, koran-koran nasional menjadikan berita tersebut sebagai headlinenya. Massifikasi informasi tersebut dimaksudkan untuk membentuk opini publik agar tidak senang dengan model demokrasi yang sangat bebas seperti di Indonesia. Publik di Singapura akhirnya memaklumi adanya sejumlah pembatasan-pembatasan hak seperti hak mengeluarkan pendapat dll. Dengan demikian pemerintah bebas menjadi aktor tunggal dalam menjalankan pemerintahan termasuk menentukan masalah-masalah yang menjadi prioritas kebijakan.

Di kutub yang berbeda,  dalam kutub pasar, masalah kebijakan dipengaruhi oleh seberapa besar perhatian masyarakat terhadap sebuah masalah. Pemerintah memberi prioritas terhadap sebuah masalah setelah masalah tersebut mendapat perhatian dari masyarakat luas. Kasus masalah jembatan sungan Ciberang Lebak Banten misalnya (penetapan agenda di Indonesia merupakan gabungan kedua kutub), perhatian pemerintah terhadap kasus tersebut muncul setelah media Inggris (Reuters dan Daily Mail) memberitakan dan mempublikasikan foto kondisi tersebut. Foto-foto pelajar yang meniti jembatan miring diatas sungai yang mengalir deras tersebut mendapat perhatian luas di masyarakat dunia. Perhatian masyarakat dunia tersebutlah yang akhirnya membuat pemerintah melalui Kementerian Daerah Tertinggal mengucurkan dana satu milliar untuk memperbaiki jembatan tersebut (Simanjuntak dkk: 2013).

Jika dicermati, baik dalam kutub negara maupun kutub pasar, media informasi memiliki peran penting dalam penetapan agenda kebijakan. Dalam kutub negara, pemerintah menggunakan media untuk mempengaruhi opini publik agar menyetujui agenda pemerintah. Begitupun dalam kutub pasar, media menjadi sarana memperluas perhatian publik sehingga menjadi agenda pemerintah. Kondisi ini digambarkan oleh Rogers dan Dearing (dalam Parsons: 2011) sbb:

Sumber: Parsons (2011)

Disini ditegaskan ada tiga jenis agenda yaitu agenda media, agenda publik dan agenda kebijakan. Disini terjadi dua alur yaitu agenda media yang mempengaruhi agenda publik untuk kemudian mempengaruhi agenda kebijakan dan alur agenda kebijakan yang mempengaruhi agenda media dan agenda publik. Teori ini semakin mempertegas arti media informasi dalam siklus penetapan agenda pemerintah. Media informasi dapat mempenaruhi agenda publik (opini publik) yang melahirkan tuntutan atau dukungan terhadap agenda kebijakan pemerintah.

Bagaimana media dapat mempengaruhi opini publik dijelaskan oleh Noelle-Newman (dalam Junaedi:2007). Asumsi dasarnya adalah secara alamiah, setiap orang memiliki perasaan takut dikucilkan oleh orang lain sehingga berusaha membangun konsensus. Dalam hal opini publik, perasaan takut terkucilkan menjadi alasan untuk seseorang untuk mengikuti opini mayoritas. Jika opini mayoritas semakin tersebar dan meluas dalam masyarakat maka semakin senyap pula suara perseorangan yang berlawanan dengan opini mayoritas tersebut. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai gelombang kebisuan (Junaedi: 2007). Demikianlah mekanisme kerja media informasi dalam membentuk opini publik sehingga publik mengikuti apa yang diagendakan oleh media.

Penutup

Perkembangan media informasi telah merasuki sendi-sendi kehidupan termasuk kehidupan politik. Media Informasi tidak sekedar menghadirkan informasi menjadi lebih mudah, lebih luas dan lebih cepat di akses melainkan juga mempengaruhi cara berpikir seseorang. Dalam pross kebijakan, media infomasi dapat mempengaruhi opini publik sehingga melahirkan tuntutan dan dukungan terhadap sebuah agenda kebijakan. Dengan demikian, menguasai media dapat juga berarti menguasai opini publik. Menguasai opini publik berarti juga menguasai agenda pemerintah, sedangkan menguasai agenda pemerintah berarti menguasai apa yang harus dan tidak harus dilakukan pemerintah. Dengan kata lain menguasai media sudah bisa dikatakan menguasai pemerintahan. Tidak heran jika muncul pernyataan bahwa di era teknologi informasi sekarang ini, “menguasai informasi berarti menguasai dunia”.

Referensi

Firmanzah. 2012. Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Junaedi, Fajar. 2007. Komunikasi Massa: Pengantar Teoritis. Yogyakarta: Santusta

Kusumanegara, Solahuddin. 2010. Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik. Yogykarta: Gava Media

Nugroho, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia

Parsons, Wayne. 2011. Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan. Jakarta: Kencana

Piliang, Yasraf Amir. 2011. Dunia yang Dilipat: Tamasya Melampaui Batas-batas Kebudayaan. Bandung: Matahari

Simanjuntak, Bungaran Antonius dkk. 2013. Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Winarno, Budi. 2009. Pertarungan Negara Vs Pasar. Yogyakarta: Media Pressindo