Pilkada Tidak Langsung: Kemenangan Klientelisme atas Populisme

sumber gambar:http://skalanews.com/

Wacana Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) sedang menyerap perhatian publik. Diantara banyak point penting dalam UU Pilkada, perdebatan antara pemilihan langsung atau tidak langsung menjadi pusat perhatian. Berbagai argumentasi saling diperdebatkan untuk membenarkan pilihan politik masing-masing pihak. Bagi kalangan akademisi, perdebatan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Wacana ini telah lama didiskusikan dalam ruang-ruang akademik. Namun demikian, percikan politik pasca pemilihan presiden tampaknya berhasil membakar wacana ini ke permukaan dan akhirnya mendapat perhatian seluruh kalangan masyarakat.

Editan Photoshop

Hasil belajar photoshop, sayang kalau dibuang:

Batas-Batas Kebebasan

sumber gambar:
http://www.tumblr.com/search/caknun

Pasca reformasi, sejumlah kebebasan dijamin oleh pemerintah, diantaranya: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan memilih dan dipilih serta kebebasan lain-lain. Jika kita memberikan penilaian kepada kebebasan-kebebasan itu maka sebagian diantaranya akan dinilai  dengan melebihi skor ideal atau dengan kata lain sebagian diantaranya justru kebablasan.

Kembali melihat perjalanan sejarah kebebasan di Indonesia maka tidak akan terlepas dari cerita-cerita otoritarianisme yang terjadi di Indonesia pada masa orde baru. Kebebasan-kebebasan dikekang sehingga masyarakat merasa sesak dengan kekangan itu. Sampai akhirnya tekanan yang diberikan mencapai batas maksimalnya dengan perlawanan menuntut kebebasan. Pemerintah pada saat reformasi mengabulkan keinginan masyarakat dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam banyak hal maka terjadilah euforia kebebasan.